mesin-its-indonesia

Mendorong kontrak sosial baru Perguruan Tinggi

In Opini, pendidikan on 30/10/2007 at 03:06

Oleh: Harus Laksana Guntur,
Dosen Mesin ITS yang lagi menimba ilmu di Tokyo Institute of Technology, Jepang.

Upaya pemerintah memajukan pendidikan tinggi dengan melakukan privatisasi universitas negeri sejauh ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai tindakan tergesa-gesa yang justru bisa mengancam dunia pendidikan tinggi.

Privatisasi universitas-universitas negeri dikhawatirkan tidak hanya akan mendorong pendidikan biaya tinggi, tapi juga akan memunculkan sebuah kompetisi tidak sehat di antara perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai sebuah public good bisa jadi dikalahkan dengan fungsi barunya sebagai market-oriented enterprises.

Di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara maju lainnya di kawasan Asia, memang, institusi pendidikan tinggi terus didorong-kalau tidak boleh dikatakan wajib, untuk menyerap dana yang lebih besar di luar anggaran negara. Salah satu konsekuensinya, para pengguna jasa pendidikan tinggi dituntut untuk meningkatkan kontribusi finansialnya bagi perkembangan perguruan tinggi.

Tidak bisa dipungkiri, bahwa universitas besar di Amerika Serikat dan beberapa negara maju lainnya, walau mahal, mampu memikat bibit unggul dari seluruh belahan bumi, menjadi world class university dan mencetak sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global.

Sebagai negara berkembang yang tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah, dan pendidikan tinggi masih merupakan barang mewah yang tak terjangkau bagi sebagian besar penduduk negeri ini, kita dihadapkan pada sebuah dilema. Pada satu sisi, publik mengharapkan perguruan tinggi mampu menyediakan akses yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan kualitas sekaligus menurunkan biaya pendidikan. Di sisi lain, pemerintah ingin mereduksi anggaran pendidikan tinggi dengan cara melakukan privatisasi.

Mendorong Kontrak Sosial Baru

Perubahan undang-undang dengan tujuan untuk pembaharuan kontrak dengan para stakeholder dan restandarisasi kualitas pendidikan tinggi adalah sebuah keharusan. Tentu, semua harus dilakukan dengan hati-hati dan tetap mengutamakan kepentingan publik. Tampaknya ini akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi pemerintah, tapi harus dilakukan kalau kita tidak ingin semakin tertinggal jauh dari negara-negara tetangga.

Reformasi pendidikan memang tidak bisa lepas dari masalah pendanaan. Tapi, mengubah institusi pendidikan menjadi institusi bisnis bukanlah satu-satunya jalan. Reformasi pendidikan bisa juga dilakukan dengan cara mempromosikan sebuah kontrak sosial baru yang melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Istilah kontrak sosial yang selama ini ada, yang hanya menggantungkan pendanaan pada anggaran negara dan pemakai jasa pendidikan tinggi, harus diubah.

Ambil contoh di Amerika Serikat. Pendidikan tinggi dan institusi riset untuk pertama kalinya masuk dalam kebijakan regional di sana pada era 1980-an, ketika kewirausahaan menjadi pusat pengembangan daerah. Inovasi-inovasi baru untuk menciptakan ikatan yang lebih erat antara institusi pendidikan, perdagangan dan industri terus dilakukan. Seperti Silicon Valley di California, Route 128 di Boston, dan pusat-pusat pengembangan teknologi lainnya. Ide ini telah terbukti berhasil dan diterapkan di banyak negara.

Para stakeholder regional dan universitas di Amerika Serikat telah berhasil mendorong kekuatan lokal mampu berkompetisi di tingkat global dan menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. Tentu saja, untuk itu diperlukan sebuah infrastruktur yang mapan, termasuk kualitas universitas yang memadai, fasilitas riset yang kompetitif dan didukung oleh teknologi informasi yang handal.

Hal yang hampir sama juga terjadi di Finlandia. Pemerintah berhasil meningkatkan jumlah mahasiswa menjadi dua kali lebih banyak antara tahun 1990 dan 2000.

Saat krisis ekonomi terjadi seiring jatuhnya Uni Soviet, pemerintah mengubah universitas dari sebuah institusi yang sangat rigid menjadi institusi yang fleksibel dan bisa bekerjasama dengan siapa saja, termasuk kekuatan lokal. Keputusan ini kemudian mendorong terbentuknya politeknik-politeknik yang bekerja sama dengan para stakeholder untuk memenuhi kebutuhan industri setempat.

Meski tidak bisa dikatakan bahwa kebangkitan pendidikan tinggi Finlandia semata-mata karena keputusan pemerintah melakukan inovasi pendidikan tinggi, tetapi kontrak sosial baru ini telah terbukti mampu membangkitkan partisipasi para stakeholder lokal, meningkatkan sumber pendanaan institusi pendidikan tinggi dan meningkatkan jumlah serta skill mahasiswanya.

Pemerintah, baik pusat dan daerah bertanggungjawab memimpin dan mendorong terciptanya kontrak sosial baru ini. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi seluruh stakeholder, meningkatkan sumber pendanaan yang tidak semata bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan akhirnya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Tanah Air.

Indikator Performa Harus Diubah

Harus ada kesamaan dalam menentukan indikator performa dan kualitas sebuah insitutisi pendidikan tinggi sebelum kita buat kontrak sosial baru. Selain kualitas riset, staf pengajar dan metode ajar, kualitas institusi pendidikan tinggi juga ditentukan oleh kemampuannya dalam melayani kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu masalah utama dalam sistem perangkingan yang selama ini banyak dilakukan adalah kita mencoba melakukan kuantifikasi performa institusi pendidikan tinggi, memampatkan segala hal ke dalam satu indikator yang pada akhirnya gagal menangkap arti keragaman dan tujuan dari pendidikan tinggi. Dengan kata lain, terlalu menyederhanakan permasalahan, definisi yang dangkal, serta pengukuran kualitas berdasarkan kuantitas bisa membahayakan misi keragaman dari pendidikan tinggi sendiri.

Indikator performa dan kualitas institusi pendidikan tinggi yang selama ini lebih banyak ditentukan oleh jumlah lulusan, lama studi, indeks prestasi kumulatif, dan lain-lain harus diperluas lagi. Bagaimana sebuah institusi pendidikan tinggi seharusnya juga bisa menjadi kontributor bagi peningkatan perekonomian, serta mampu memperbaiki tatanan sosial dan budaya setempat. Mengukur tingkat kontribusi ini mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda.

Tiap daerah punya tradisi, keunikan potensi dan kekuatan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain. Posisi universitas sebagai center of excellence dan agent of change seharusnya mampu memberikan akses yang seluas-luasnya bagi pengembangan sumberdaya lokal dan ikut mendorong kekuatan lokal untuk berkompetisi di tingkat global. ***

  1. itu berarti jiwa enterpreneurship juga harus ditumbuhkan dong….

  2. bener sekali cak Alief! Silahkan baca tulisan saya di Republika, yg baru saya posting di blog ini.Mudah2an bisa meng-inspirasi kita(dosen dan mahasiswa di tanah air).Sukses study nya!

  3. SEMUA BUTUH PROSES TERGANTUNG BAGAI MANA KT JALANI PROSES DENGAN BAIK /BURUK UNTUK CAPAI TUJUAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: